Blockchain dijadikan lapisan aman di atas sistem pajak lama agar modernisasi dilakukan bertahap lewat upgrade modular dan API tanpa penggantian total yang mahal

Penggunaan sumber daya yang ada memberikan landasan praktis untuk mentransformasi sistem pajak melalui teknologi blockchain. Di negara yang luas secara geografis dan rumit secara administratif seperti Indonesia, penggantian total infrastruktur pajak nasional akan sangat mahal dan tidak realistis secara politik. Pendekatan yang lebih layak adalah evolusioner daripada revolusioner. Dengan menanamkan blockchain ke dalam ekosistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini, pemerintah dapat memodernisasi sistem sambil mempertahankan investasi bertahun-tahun dalam basis data lama dan layanan digital.

Salah satu strategi yang paling efektif adalah menggunakan blockchain sebagai "lapisan jaminan" yang aman dan tidak dapat diubah yang ditempatkan di atas basis data SQL yang ada. DJP sudah memiliki basis data wajib pajak yang luas yang berisi catatan NPWP, sehingga memindahkan jutaan entri ke sistem blockchain yang sepenuhnya baru tidak perlu. Sebaliknya, oracle dapat menghubungkan basis data lama dengan jaringan blockchain. Setiap kali transaksi dimasukkan ke dalam sistem konvensional, hash kriptografi, pada dasarnya sidik jari digital dari catatan tersebut, dapat ditulis ke blockchain.

Pengaturan ini memungkinkan pemerintah untuk terus menggunakan antarmuka dan sistem pemrosesan yang ada sambil memperoleh manfaat keamanan dari blockchain. Setelah informasi dimasukkan, informasi tersebut tidak mungkin diubah secara diam-diam oleh pejabat korup atau peretas. Jika hash blockchain tidak lagi sesuai dengan catatan basis data, sistem dapat langsung mendeteksi perbedaan tersebut dan menghasilkan peringatan anomali.

Indonesia telah mengembangkan infrastruktur digital penting melalui platform seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan e-Filing, sehingga penting untuk membangun di atas sistem yang sudah ada ini. Infrastruktur tanda tangan digital dan sertifikat yang ada, termasuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat berfungsi sebagai kunci privat untuk transaksi blockchain. Hal ini menghindari tantangan besar dalam mendistribusikan kredensial baru sepenuhnya kepada jutaan warga negara.

Strategi integrasi berbasis API juga akan memperkuat kompatibilitas antara sistem lama dan baru. Dengan menciptakan API yang kuat, kontrak pintar blockchain dapat memantau peristiwa yang dihasilkan oleh platform e-commerce dan API perbankan yang sudah terhubung ke kantor pajak. Misalnya, ketika bank memproses transaksi besar, API yang ada dapat mengaktifkan kontrak pintar yang mencatat kewajiban pajak terkait. Dengan cara ini, blockchain meningkatkan alur kerja yang ada alih-alih menduplikasinya.

Memanfaatkan sumber daya yang ada juga melibatkan penggantian selektif hanya komponen terlemah dari sistem saat ini dengan solusi berbasis blockchain. Subsistem PPN e-Faktur adalah contoh yang ideal. Alih-alih membangun kembali seluruh infrastruktur DJP, pemerintah dapat secara khusus memodernisasi bagian belakang e-Faktur dengan buku besar blockchain yang transparan dan tahan terhadap penipuan, sementara bisnis terus menggunakan antarmuka depan yang sama yang sudah mereka pahami.

Data warisan historis juga dapat memainkan peran penting selama transisi. Catatan pajak sebelumnya dan pola transaksi dapat dianalisis untuk membantu melatih dan mengkalibrasi sistem blockchain, sehingga mampu membedakan perilaku normal dari anomali yang mencurigakan. Hal ini membuat proses migrasi menjadi lebih lancar dan lebih cerdas.

Sumber daya manusia yang ada sama berharganya. Ribuan profesional TI dan auditor pajak sudah bekerja di pemerintahan Indonesia, dan keahlian mereka harus diintegrasikan ke dalam proses transformasi. Melalui program pelatihan jembatan, administrator basis data dapat belajar mengelola node blockchain, sementara auditor pajak dapat dilatih untuk menafsirkan buku besar terdistribusi. Hal ini memastikan bahwa transisi didukung oleh personel yang sudah memahami kompleksitas peraturan pajak Indonesia.

Secara keseluruhan, memaksimalkan sumber daya yang ada memastikan bahwa sistem pajak berbasis blockchain tetap hemat biaya, kompatibel dengan infrastruktur saat ini, dan lebih mudah diterima dalam budaya administrasi yang ada. Alih-alih memperlakukan birokrasi saat ini sebagai hambatan, strategi ini mengubahnya menjadi fondasi yang kuat untuk membangun negara digital yang modern dan tahan korupsi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/menentukan-tujuan-dan-ruang-lingkup-sistem-pajak-blockchain-libatkan-penentuan-inefisiensi-prioritaskan-area-yang-berdampak-dan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem