Sejumlah menteri terseret kasus hukum (korupsi/kriminalisasi), birokrasi rumit memperlambat proyek rakyat, sehingga kebutuhan masyarakat terlambat terpenuhi akibat konflik kepentingan

Sejumlah menteri di era Jokowi terseret kasus hukum, baik yang benar-benar korupsi maupun yang diklaim sebagai hasil kriminalisasi akibat tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi.

Terlihat juga bagaimana proses birokrasi yang panjang dan penuh kehati-hatian hukum membuat proyek untuk rakyat, seperti pembangunan pasar di Papua, menjadi rumit dan harus “diputar” melalui berbagai skema agar tetap berjalan.

Akibatnya, rakyat tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampak, karena kebutuhan mereka terlambat terpenuhi di tengah konflik kepentingan dan manuver kekuasaan di dalam pemerintahan.

Gara-gara elit politik sibuk saling sikut supaya ora kejebak ing kasus, birokrasi dadi rumit lan ruwet banget, ujung-ujungnya proyek kebutuhan rakyat diabaikan. Mpu prihatin. 😔

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://www.kompasiana.com/amp/www.treecon.wordpress.com/6a09a658c925c4706a4eefd2/jadi-menteri-hoki-atau-musibah

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem