Sistem ini mengamankan pengadaan dari korupsi dengan data pemasok, lisensi, riwayat, dan informasi keuangan yang tervalidasi, menjaga privasi, serta mencegah manipulasi dan pemasok bayangan
Menghilangkan korupsi dari sistem pengadaan publik Indonesia membutuhkan definisi yang jelas tentang persyaratan data untuk platform informasi pemasok berbasis blockchain. Dalam proses pengadaan konvensional, korupsi sering kali dimungkinkan melalui manipulasi catatan, termasuk dokumen yang dipalsukan tanggalnya, pengalaman kerja yang dibuat-buat, lisensi palsu, dan perusahaan fiktif.
Pendekatan berbasis blockchain mengubah catatan-catatan ini menjadi aset kriptografi yang aman, tahan terhadap perubahan, dan dapat diverifikasi. Untuk mendukung pra-kualifikasi pemasok dan evaluasi penawaran yang andal, sistem harus mengatur empat kategori data penting secara terstruktur.
Kategori pertama terdiri dari informasi registrasi perusahaan. Untuk menghentikan pembuatan pemasok fiktif dan praktik penggunaan identitas perusahaan lain (pinjaman bendera), catatan registrasi harus melalui verifikasi ketat sebelum diabadikan secara permanen di blockchain. Informasi penting meliputi Nomor Induk Usaha (NPWP), Nomor Pajak (NPWP), Akta Pendirian, dan yang terpenting, informasi Kepemilikan Manfaat (BO).
Data kepemilikan ini memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi karena kontrak pemerintah terkadang diberikan kepada perusahaan fiktif yang secara diam-diam dimiliki oleh pejabat publik atau kerabat mereka. Pencatatan Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) pada blockchain menciptakan riwayat kepemilikan yang tidak dapat diubah. Kontrak pintar dapat secara otomatis membandingkan catatan ini dengan basis data pegawai pemerintah untuk mendeteksi konflik kepentingan dan menolak penawaran sebelum memasuki proses pengadaan.
Kategori kedua mencakup izin usaha dan sertifikasi profesional. Penipuan pengadaan sering terjadi ketika perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan mengajukan izin atau sertifikasi teknis palsu untuk mendapatkan kontrak, terutama dalam proyek infrastruktur regional. Informasi yang dibutuhkan meliputi izin khusus sektor seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), penilaian dampak lingkungan (AMDAL), sertifikasi mutu ISO, dan sertifikasi untuk personel yang berkualifikasi.
Alih-alih bergantung pada dokumen kertas yang mudah dipalsukan, lembaga yang berwenang seperti Kementerian Investasi atau asosiasi profesional dapat menerbitkan kredensial ini sebagai Kredensial yang Dapat Diverifikasi (Verifiable Credentials/VC). Blockchain hanya menyimpan hash kriptografi unik dari setiap kredensial. Setiap kali pemasok mengajukan penawaran, kontrak pintar secara otomatis memvalidasi hash yang tersimpan terhadap kunci publik otoritas penerbit. Jika dokumen telah kedaluwarsa, dicabut, atau diubah bahkan hanya satu karakter, verifikasi akan langsung gagal tanpa memerlukan campur tangan manusia.
Kategori ketiga terdiri dari informasi kinerja historis. Di Indonesia, praktik pengadaan yang korup terkadang memungkinkan kontraktor yang masuk daftar hitam atau berkinerja buruk untuk mendapatkan proyek pemerintah baru setelah menyuap komite pengadaan untuk menyembunyikan kegagalan mereka sebelumnya. Informasi yang relevan meliputi sertifikat penyelesaian proyek (Berita Acara Serah Terima atau BAST), nilai kontrak historis, jadwal penyelesaian proyek, dan evaluasi kinerja resmi yang dikeluarkan oleh klien pemerintah sebelumnya.
Setelah proyek selesai atau sanksi dikenakan pada kontraktor, catatan kinerja yang sesuai akan ditulis secara permanen ke blockchain. Karena catatan ini tidak dapat dimodifikasi atau dihapus, pejabat korup tidak dapat menghapus riwayat kinerja yang tidak menguntungkan atau menghapus pemasok dari daftar hitam dengan imbalan suap. Hal ini menciptakan sistem reputasi lintas lembaga yang dapat dipercaya di mana petugas pengadaan di berbagai provinsi dapat melihat riwayat kinerja lengkap setiap pemasok.
Kategori keempat melibatkan informasi kesehatan keuangan, yang harus menyeimbangkan transparansi dengan privasi. Menilai kondisi keuangan pemasok membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menyelesaikan proyek, mengurangi risiko kontraktor yang bangkrut meninggalkan infrastruktur publik yang penting. Pada saat yang sama, mengekspos catatan keuangan yang tidak terenkripsi akan menimbulkan kekhawatiran privasi yang signifikan dan meningkatkan risiko spionase kompetitif. Informasi yang dibutuhkan meliputi laporan keuangan yang diaudit, surat referensi bank, dan status kepatuhan pajak (KSWP).
Untuk mencapai akuntabilitas dan kerahasiaan, sistem ini mengadopsi arsitektur penyimpanan hibrida off-chain dan on-chain. Dokumen keuangan sensitif tetap terenkripsi dengan aman di repositori off-chain, sementara blockchain hanya menyimpan hash kriptografi atau menggunakan Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memverifikasi klaim tanpa mengekspos informasi rahasia. Misalnya, ZKP dapat secara matematis menunjukkan bahwa rasio likuiditas pemasok melebihi 1,5 tanpa mengungkapkan pendapatan aktual atau saldo rekening banknya. Akibatnya, sistem ini mematuhi peraturan privasi data sekaligus mencegah petugas pengadaan memanipulasi skor evaluasi keuangan secara manual.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.