Arsitektur ini mencegah penipuan lahan dengan “kembaran digital” tanah berbasis GIS tak dapat diubah dan biometrik, memakai smart contract untuk transaksi otomatis dan audit matematis
Kontrak pintar berfungsi sebagai inti yang dapat diprogram dari sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain ini, menggantikan kebijakan birokrasi dengan kode yang tidak dapat diubah. Dengan mendigitalisasi logika hukum terkait tanah di Indonesia, sistem ini beralih dari ketergantungan pada "individu tepercaya" ke ketergantungan pada "matematika terverifikasi," yang bertindak sebagai pencegah kuat terhadap korupsi.
Dalam pengalihan kepemilikan tanah, kontrak pintar berfungsi sebagai mesin transaksi yang aman. Dalam proses tradisional, pengalihan properti dapat tertunda di beberapa tahap seperti pemrosesan notaris, verifikasi pajak, atau validasi di dalam Badan Pertanahan Nasional, seringkali menciptakan ruang untuk pembayaran informal guna mempercepat proses. Dalam sistem ini, pengalihan dimulai ketika kedua pihak menandatangani perjanjian digital menggunakan Identitas Terdesentralisasi yang terhubung dengan biometrik. Kontrak kemudian secara otomatis memverifikasi ID bidang tanah terhadap buku besar untuk memastikan bahwa penjual adalah pemilik yang sah.
Kontrak pintar juga bertindak sebagai mekanisme penjaminan melalui proses pertukaran atomik. Kontrak ini untuk sementara menahan dana pembeli dan hanya menyelesaikan transaksi ketika semua persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi, termasuk izin pajak dan validasi oleh node otoritas pertanahan yang berwenang. Setelah dikonfirmasi, kepemilikan dialihkan kepada pembeli sementara dana secara bersamaan dilepaskan kepada penjual. Desain ini mencegah penjualan ganda dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mempertahankan uang dan tanah secara tidak adil.
Untuk pembatasan penggunaan lahan, kontrak pintar memberlakukan aturan zonasi langsung dalam definisi digital setiap bidang tanah. Peraturan seperti penetapan khusus pertanian atau jarak bangunan dari tepi sungai dikodekan sebagai bagian dari parameter digital lahan. Jika seseorang mencoba melakukan transaksi atau permohonan izin yang melanggar aturan ini, sistem secara otomatis menolaknya. Karena penegakan hukum ditangani oleh logika protokol dan bukan oleh petugas manusia, hal ini menghilangkan kemungkinan penyuapan untuk pengecualian. Aturan-aturan ini juga dapat diperbarui oleh entitas pemerintah yang berwenang, memastikan keselarasan dengan perencanaan regional yang berkembang tanpa memerlukan pembaruan manual di seluruh kantor lokal.
Dalam penyelesaian sengketa, sistem memperkenalkan mekanisme transparansi dan arbitrase otomatis. Ketika masalah seperti konflik batas muncul, bidang tanah yang terkena dampak dapat secara otomatis ditempatkan dalam keadaan beku, mencegah transaksi lebih lanjut hingga penyelesaian. Platform ini dapat terintegrasi dengan mediator yang diakui atau pengadilan digital, dan setelah keputusan akhir dimasukkan, kontrak pintar akan mengeksekusi hasilnya secara tepat seperti yang diputuskan, seperti menyesuaikan batas atau menetapkan kembali kepemilikan. Setiap langkah dalam proses sengketa dicatat secara permanen di blockchain, menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah yang meningkatkan akuntabilitas dengan menghubungkan keputusan secara publik ke tanda tangan digital yang terverifikasi.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.