Blockchain pengadaan pemerintah harus menyeimbangkan skalabilitas, kepatuhan regulasi, dan keamanan agar data pemasok tetap tak dapat diubah serta siap diaudit demi memberantas korupsi
Evaluasi kebutuhan merupakan titik awal yang mendasar dalam merancang sistem informasi pemasok berbasis blockchain untuk pengadaan pemerintah Indonesia. Jika tujuan utamanya adalah menghilangkan korupsi, sistem tersebut harus tahan terhadap manipulasi namun tetap praktis untuk diadopsi oleh berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
Evaluasi ini harus berfokus pada empat pilar utama dalam konteks sektor publik Indonesia.
Skalabilitas sangatlah krusial karena platform ini harus mendukung ribuan organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Pemda), serta ratusan ribu pemasok yang mencakup mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar. Sistem ini harus dirancang dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Seiring berkembangnya sistem, setiap pemasok akan mengakumulasi kredensial yang dapat diverifikasi, catatan kepatuhan pajak, sertifikasi hukum, dan data riwayat kinerja. Menyimpan seluruh informasi ini secara langsung di blockchain pada akhirnya akan mengurangi efisiensi jaringan. Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah dengan hanya menyimpan hash kriptografis di blockchain, sementara catatan aslinya disimpan dalam repositori off-chain, seperti IPFS atau infrastruktur cloud pemerintah yang aman.
Skalabilitas juga mencakup kemampuan mengakomodasi jumlah node validator yang terus bertambah seiring partisipasi berbagai organisasi—seperti LKPP, Kementerian Keuangan, KPK, dan BPK—dalam jaringan tersebut. Platform harus tetap mempertahankan kinerja yang efisien tanpa mengalami peningkatan latensi secara eksponensial saat jumlah validator bertambah.
Keamanan berfungsi sebagai pertahanan utama terhadap korupsi karena data pengadaan rentan terhadap kolusi, penyuapan, dan perubahan yang tidak sah, misalnya mengubah kelayakan penawaran pemasok secara retrospektif. Oleh karena itu, keamanan yang kuat bergantung pada sifat data yang tidak dapat diubah (immutability) serta kontrol akses yang ketat.
Platform yang efektif harus menyediakan sistem Manajemen Identitas dan Akses (IAM) yang terperinci melalui identitas kriptografis, seperti sertifikat X.509. Di Indonesia, kemampuan ini harus terintegrasi secara mulus dengan BSrE—otoritas tanda tangan digital yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)—sehingga setiap transaksi dan pengajuan data memiliki keabsahan hukum dan dapat dikaitkan dengan individu yang telah terverifikasi.
Platform ini juga sebaiknya mendukung saluran privat (private channels) atau kumpulan data privat (private data collections) yang dikombinasikan dengan Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Meskipun transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi, informasi keuangan yang bersifat rahasia dan detail penawaran yang merupakan rahasia dagang harus tetap terlindungi demi mematuhi peraturan mengenai rahasia dagang. Pendekatan ini memungkinkan hanya pihak-pihak yang berwenang—seperti KPK dan pihak-pihak yang terlibat langsung—untuk mengakses informasi sensitif, sementara bagian jaringan lainnya dapat memverifikasi transaksi melalui bukti kriptografis tanpa perlu melihat data dasarnya. Kinerja sama pentingnya karena sistem yang lambat menghambat adopsi, mendorong instansi untuk kembali ke proses manual, dan menciptakan peluang bagi munculnya kembali praktik korupsi. Oleh karena itu, kinerja harus diukur baik dari segi latensi transaksi maupun throughput transaksi secara keseluruhan.
Untuk mencapai kinerja tinggi, platform harus mengandalkan mekanisme konsensus deterministik seperti Raft atau Istanbul Byzantine Fault Tolerance (IBFT), alih-alih pendekatan blockchain publik yang lebih lambat atau lebih boros sumber daya seperti Proof-of-Work atau Proof-of-Stake. Metode konsensus ini menyelesaikan transaksi dalam hitungan milidetik, memastikan bahwa catatan—seperti status daftar hitam pemasok atau kredensial terverifikasi—menjadi permanen seketika dan tidak dapat dibatalkan atau dipecah di kemudian hari akibat adanya versi buku besar (ledger) yang saling bersaing.
Sistem juga harus tetap stabil selama lonjakan aktivitas yang dapat diprediksi, termasuk tenggat waktu pengadaan menjelang akhir tahun anggaran. Sistem harus mampu menangani beban kerja puncak ini tanpa biaya operasional yang berlebihan atau gangguan layanan.
Kepatuhan terhadap regulasi merupakan pertimbangan penting keempat, karena platform blockchain yang paling canggih secara teknis sekalipun tidak akan bernilai jika gagal memenuhi persyaratan hukum dan peraturan di Indonesia. Hukum nasional yang mengatur privasi data, kedaulatan data, dan pengawasan anti-korupsi harus diintegrasikan ke dalam arsitektur sistem.
Kepatuhan terhadap UU PDP No. 27/2022 menuntut penanganan data pribadi secara cermat, termasuk dukungan terhadap hak hukum untuk "dilupakan" (right to be forgotten). Mengingat catatan blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah, informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara pribadi (Personally Identifiable Information atau PII) sebaiknya disimpan di luar blockchain agar dapat dihapus atau dimusnahkan secara aman saat diperlukan, sementara blockchain tetap mempertahankan jejak audit yang tidak dapat diubah melalui referensi kriptografis.
Arsitektur sistem juga harus memenuhi ketentuan PP No. 71/2019, yang mewajibkan sistem elektronik yang menangani data sektor publik untuk memproses, mengelola, dan menyimpan informasi tersebut di dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, platform blockchain harus dapat diimplementasikan pada infrastruktur cloud domestik atau fasilitas yang dikelola pemerintah, seperti Pusat Data Nasional.
Selain itu, kepatuhan terhadap tanggung jawab pengawasan oleh LKPP dan KPK mengharuskan adanya jejak audit komprehensif yang mendukung penegakan aturan anti-suap serta pengawasan pengadaan yang transparan.
Melalui penilaian menyeluruh terhadap aspek skalabilitas, keamanan, kinerja, dan kepatuhan regulasi, Indonesia dapat memilih kerangka kerja blockchain yang tidak sekadar berfungsi mencatat data pemasok. Sistem ini mampu mewujudkan ekosistem digital yang aman, berkinerja tinggi, dan tahan terhadap korupsi, sehingga praktik suap serta manipulasi yang tidak sah menjadi jauh lebih sulit dilakukan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.