Guntur Romli menilai usulan KPK melampaui wewenang, sementara polemik elit ini mengalihkan fokus dari penderitaan rakyat akibat korupsi yang belum tertangani

Politikus PDI-P seperti Guntur Romli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai melampaui kewenangan dan berpotensi melanggar konstitusi.

Di tengah perdebatan elit ini, rakyat justru terus menanggung dampak korupsi yang belum tertangani secara efektif, mulai dari layanan publik yang buruk hingga beban ekonomi akibat kebocoran anggaran negara.

Alih-alih memperbaiki sistem penindakan korupsi yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, polemik kebijakan ini dinilai berisiko mengalihkan fokus dari penderitaan nyata rakyat yang membutuhkan perbaikan tata kelola dan transparansi.

Bikin sampeyan geleng-geleng, para elite sibuk banget debat jatah kursi lan jabatan partai, padahal rakyat wis pusing tujuh keliling ngadhepi dampak korupsi. Mpu miris. 😔

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://www.tempo.co/politik/usul-kpk-soal-ketum-parpol-dinilai-rawan-dipolitisasi-2131109

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem