Memilih blockchain berstandar interoperabel memastikan pengadaan Indonesia terintegrasi, otomatis memvalidasi vendor, anggaran, dan pengiriman, serta menutup celah korupsi
Dalam membangun platform pengadaan berbasis blockchain untuk memerangi korupsi di Indonesia, interoperabilitas berfungsi sebagai lapisan penghubung antara buku besar terdesentralisasi dan tidak dapat diubah dengan ekosistem teknologi pemerintah yang ada di negara tersebut. Platform blockchain tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai pulau digital yang terisolasi. Platform tersebut harus mampu berkomunikasi dengan lancar dan aman dengan portal e-government lama, basis data nasional, sistem keuangan, dan kerangka kerja audit.
Tanpa interoperabilitas yang kuat, silo data yang terisolasi akan tetap ada, menciptakan titik buta yang dapat dieksploitasi oleh pelaku korupsi melalui penipuan di luar rantai (off-chain fraud), identitas ganda, atau pengalihan dana yang tidak dapat dilacak. Oleh karena itu, interoperabilitas harus dievaluasi terutama melalui dua aspek operasional: integrasi dengan sistem lama dan kepatuhan terhadap standar dan protokol terbuka.
Agar platform pengadaan anti-korupsi dapat menjaga integritas seluruh proses pengadaan, setiap transaksi, dari alokasi anggaran awal hingga pembayaran akhir, harus secara otomatis diperiksa silang terhadap basis data pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, teknologi blockchain yang dipilih membutuhkan mekanisme integrasi yang aman dan berlatensi rendah yang mampu terhubung dengan beberapa sistem nasional penting.
Platform ini harus terintegrasi langsung dengan Sistem Pengadaan Nasional LKPP, INAPROC, serta Layanan Pengadaan Elektronik lokal, atau LPSE. Penawaran vendor yang diajukan melalui antarmuka web konvensional harus di-hash secara kriptografis dan di-anchor pada blockchain segera, sambil memungkinkan pengguna untuk terus menggunakan antarmuka yang ada tanpa perubahan signifikan pada pengalaman mereka.
Platform ini juga harus terhubung dengan sistem penganggaran nasional seperti SIPD dan sistem perbendaharaan Kementerian Keuangan. Integrasi ini penting untuk mencegah proyek fiktif dan anggaran yang digembungkan secara artifisial. Kontrak pintar yang bertanggung jawab untuk melepaskan dana hanya boleh dieksekusi setelah mengkonfirmasi bahwa pengeluaran yang relevan sesuai dengan pos anggaran negara yang dialokasikan secara resmi.
Verifikasi identitas dan pajak sama pentingnya. Untuk mencegah pengaturan tender yang melibatkan perusahaan fiktif, middleware blockchain harus melakukan verifikasi secara real-time melalui DUKCAPIL dan Direktorat Jenderal Pajak, atau DJP. DUKCAPIL dapat digunakan untuk memverifikasi informasi e-KTP dan NIK yang terkait dengan pemilik usaha, sementara DJP dapat memverifikasi informasi NPWP dan kepatuhan pajak. Pemeriksaan ini harus dilakukan sebelum vendor diizinkan untuk berpartisipasi dalam tender.
Karena jaringan blockchain tidak dapat secara langsung mengambil informasi dari dunia fisik atau sistem off-chain konvensional, platform tersebut juga harus mendukung jaringan oracle terdesentralisasi yang aman. Teknologi seperti Chainlink atau relay oracle perusahaan dapat mengambil informasi operasional dunia nyata, termasuk kemajuan konstruksi fisik yang diverifikasi oleh inspektur independen, dan mengirimkan informasi tersebut ke kontrak pintar escrow pembayaran. Hal ini memungkinkan pembayaran untuk tidak hanya bergantung pada klaim yang dicatat secara digital tetapi juga pada tonggak dunia nyata yang diverifikasi secara independen.
Interoperabilitas jangka panjang juga bergantung pada penggunaan format data dan protokol arsitektur yang terbuka dan terstandarisasi. Standar ini mengurangi ketergantungan pada vendor dan membantu memastikan kompatibilitas dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia.
Platform blockchain yang mendasarinya harus menyediakan kit pengembangan perangkat lunak yang matang dan gateway API asli yang mendukung antarmuka RESTful dan GraphQL standar. Hal ini akan memungkinkan tim TI yang ada di berbagai kementerian untuk mengakses dan menanyakan jejak audit on-chain melalui teknologi yang sudah dikenal tanpa memerlukan keahlian yang luas dalam pengembangan smart contract.
Interoperabilitas lintas-chain juga penting karena berbagai lembaga pemerintah pada akhirnya dapat mengoperasikan jaringan blockchain khusus. Misalnya, Kementerian Keuangan dapat menggunakan Corda untuk manajemen fiskal sementara LKPP dapat menggunakan Hyperledger Fabric untuk kegiatan pengadaan. Oleh karena itu, platform pengadaan harus mendukung mekanisme komunikasi lintas-chain yang sesuai, termasuk protokol seperti Cosmos IBC atau Polkadot XCMP, serta standar pesan keuangan yang relevan seperti ISO 20022. Interoperabilitas tersebut akan memungkinkan informasi dan hasil verifikasi untuk berpindah dengan aman antar jaringan yang terpisah.
Informasi pengadaan yang dipublikasikan di blockchain juga harus menggunakan struktur data terbuka seperti JSON-LD dan mengikuti Standar Data Kontrak Terbuka global, atau OCDS. Skema standar akan memungkinkan lembaga pengawas seperti KPK dan BPK, serta organisasi pengawas publik, untuk secara otomatis memasukkan, menafsirkan, dan menganalisis catatan pengadaan menggunakan sistem anti-penipuan dan analitik audit.
Platform dengan interoperabilitas rendah biasanya bergantung pada skrip adaptor khusus yang rentan untuk terhubung dengan middleware warisan (legacy). Sebaliknya, platform konsorsium tingkat perusahaan (enterprise-grade) semestinya menyediakan SDK bawaan, dukungan gRPC, dan gateway API RESTful. Hal ini meniadakan kebutuhan untuk memasukkan ulang data secara manual, yang dapat menjadi sumber utama manipulasi dan pemalsuan data.
Manajemen identitas juga harus melampaui sekadar alamat dompet blockchain yang terisolasi. Dukungan terhadap PKI, sertifikat X.509, serta pemetaan ke identitas e-KTP dan NIK akan menciptakan keterkaitan yang lebih kuat antara partisipan blockchain dan entitas dunia nyata yang terverifikasi, sehingga membantu mencegah perusahaan cangkang maupun vendor yang masuk daftar hitam untuk berpartisipasi dalam pengadaan.
Demikian pula, penggunaan format data biner eksklusif (proprietary) sebaiknya dihindari dan digantikan dengan struktur standar seperti OCDS dan JSON-LD. Langkah ini memungkinkan KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk secara otomatis mengolah informasi pengadaan serta menghasilkan telemetri audit yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pemilihan platform blockchain dengan interoperabilitas bawaan yang berbasis standar memungkinkan ekosistem pengadaan Indonesia beroperasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan sistem yang terisolasi. Dengan demikian, identitas vendor, alokasi anggaran, transaksi pengadaan, dan tonggak pencapaian pengiriman di dunia nyata dapat divalidasi secara otomatis terhadap basis data pemerintah yang ada serta sumber data eksternal tepercaya, sehingga menutup celah utama yang berpotensi memicu terjadinya korupsi.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.