Penentuan ruang lingkup sistem dilakukan lewat migrasi bertahap dengan fokus pada wilayah percontohan dan transaksi sederhana untuk menjaga integritas data sebelum diperluas ke proses kompleks

Menentukan ruang lingkup sistem pada dasarnya adalah penyempitan fokus strategis yang menentukan apakah pendaftaran tanah berbasis blockchain menjadi solusi transformatif atau gagal karena kompleksitas yang berlebihan. Di Indonesia, di mana sengketa tanah sangat bervariasi di berbagai wilayah dan melibatkan lapisan hukum yang kompleks, definisi ini membutuhkan keseimbangan antara reformasi nasional yang ambisius dengan realitas kesiapan teknis dan penerimaan budaya.

Ketika memutuskan antara mencakup semua lahan sekaligus atau memulai dengan inisiatif yang lebih kecil, faktor kuncinya adalah kualitas data yang ada. Karena sistem blockchain menyimpan data secara permanen, memasukkan catatan yang tidak akurat atau yang disengketakan akan secara permanen menanamkan konflik tersebut. Karena alasan ini, pendekatan praktis di Indonesia adalah memulai dengan program percontohan di kabupaten atau kota tertentu yang sudah memiliki pendaftaran tanah yang relatif lengkap. Pilihan lain adalah fokus pada area dengan sengketa yang sering terjadi atau aktivitas "mafia tanah", seperti zona pinggiran kota yang berkembang pesat atau pusat pariwisata. Memulai dari skala kecil juga memungkinkan pengembang untuk menguji seberapa baik sistem menangani volume transaksi dan untuk mengamati bagaimana pejabat dan masyarakat setempat berinteraksi dengan alat-alat baru seperti perangkat biometrik dan dompet digital.

Setelah program percontohan yang sukses, sistem dapat diperluas secara bertahap melalui migrasi bertahap. Alih-alih mentransfer semua catatan lama sekaligus, transisi dapat didorong dengan mewajibkan semua pendaftaran dan transfer baru dicatat di blockchain. Seiring waktu, pendekatan ini secara alami menggeser sistem tanpa membebani sistem tersebut.

Menentukan jenis transaksi mana yang akan dimasukkan sejak awal terutama merupakan masalah pengelolaan risiko. Titik awal yang paling masuk akal adalah perjanjian jual beli standar, karena ini adalah transaksi bernilai tinggi yang sering terjadi di mana risiko korupsi signifikan. Mendigitalkannya sejak dini memberikan manfaat ekonomi langsung dengan meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efisiensi pasar.

Tahap selanjutnya melibatkan pencatatan beban seperti hipotek. Masalah umum di Indonesia adalah keberadaan hipotek yang tidak diungkapkan, di mana properti dijual meskipun digunakan sebagai jaminan. Memasukkan hak hipotek ke dalam blockchain memastikan bahwa pembeli dapat langsung memverifikasi apakah suatu properti dibebani, melindungi konsumen dan lembaga keuangan.

Kasus warisan dan suksesi yang kompleks merupakan aspek yang paling menantang dari sistem ini. Proses ini melibatkan berbagai kerangka hukum, termasuk hukum perdata, agama, dan keluarga, sehingga sulit untuk diotomatisasi. Pendekatan yang realistis adalah menunda otomatisasi penuh transaksi warisan hingga sistem matang, sambil mengandalkan notaris digital untuk memverifikasi dokumen sebelum transfer berbasis blockchain dieksekusi.

Terakhir, ruang lingkup harus secara jelas mendefinisikan batasan kewenangan dengan membedakan siapa yang dapat memulai tindakan dan siapa yang harus memvalidasinya. Misalnya, warga negara dapat diizinkan untuk mengajukan transaksi melalui perangkat seluler, tetapi validasi resmi mungkin masih memerlukan otorisasi dari pejabat akta tanah dan validator pemerintah. Dengan mendefinisikan secara cermat baik ruang lingkup geografis maupun jenis transaksi yang termasuk di dalamnya, Indonesia dapat membangun sistem yang tidak hanya mendigitalisasi proses yang ada tetapi juga menghilangkan inefisiensi yang mendasarinya.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/membangun-pencatatan-tanah-blockchain-perlu-identifikasi-kerentanan-korupsi-tetapkan-tujuan-yang-jelas-seperti-transparansi-dan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem